Riaubook - Fraksi Gerindra Plus mempertanyakan, terkait penguatan Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Siak (SPS) melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan bentuk badan hukum PD menjadi Perseroan Terbatas (PT) akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerintah daerah.

"Fraksi Gerindra Plus perlu mengingatkan pemerintah Kabupaten Siak bahwa modal dasar dari Perseroan Terbatas beasal dari aset berjalan perusahaan daerah," kata juru bicara fraksi Gerindra Plus Salomo saat menyampaikan pandangan umum fraksi DPRD Siak di rapat paripurna DPRD Siak, Selasa (28/02/2017).

Apalagi di dalam pidato Bupati tentang pengajuan Ranperda kata Salomo, belum tergambar besaran kontribusi PD SPS.

Sehingga hal itu penting bagi fraksinya untuk mempertanyakan itu.

"Secara teknik penyusunan peraturan daerah, masih ditemukan beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya lagi.

"Kemudian di dalam pasal 15 ayat (3), tidak secara tegas dinyatakan masa jabatan dewan komisaris, dewan redaksional atau dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat dipilih kembali dapat menimbulkan persoalan ke depanya," kata Salomo.

Fraksi Gerindra Plus memberikan solusi, sebaiknya ditegaskan 5 hingga 10 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, apabila jabatan itu terlalu lama diemban, maka dapat berimplikasi pada kejenuhan.

"Pada dasarnya masa jabatan dewan komisaris sama halnya dengan masa jabatan direksi," tutup Salomo.

Rapat paripurna dipimpin pimpinan sidang Indra Gunawan, didampingi Wakil ketua Sutarno dan Hendri Pangaribuan, juga dihadiri, Bupati Siak H Syamsuar, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak. (RB/Agus/Shinta)



Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau