RIAUBOOK. COM - Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Meranti, Drs. Nasruni berharap kepada seluruh perusahaan Pers yang menempatkan atau bertugas di Kepulauan Meranti agar memenuhi berbagai ketentuan sesuai UU Pokok Pers dan Ketentuan Dewan Pers.

Dengan demikian, para wartawan di lapangan mendapat perlindungan sepenuhnya dari perusahaan dimana mereka bekerja. Adapun berbagai ketentuan dimaksud antara lain seorang wartawan harus mendapat jaminan pendapatan secara rutin dari perusahaan pers. Kalau perlu dapat melampirkan bukti perjanjian atau surat pengangkatan yang meliputi uraian pendapatan wartawan itu sendiri.

"Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan wartawan agar tidak melenceng dari aturan yang berlaku," ungkapnya.

Selain itu, perusahaan media juga harus mewajibkan anggotanya agar memiliki wadah kewartawanan yang sah. Sehingga dapat mempermudah pengarahan dan juga untuk menjamin bahwa wartawan tersebut senantiasa dapat bekerja di bawah aturan yang berlaku.

Dengan kata lain, kita berharap tidak ada lagi wartawan yang tanpa wadah resmi bekerja sebagai jurnalistik. Sebab seorang wartawan jika tidak bekerja di bawah sebuah wadah resmi, maka wartawan itu bisa saja melakukan tindakan destruktif.

Untuk itu sangat diharapkan wartawan dapat bernaung di bawah sebuah wadah wartawan yang resmi. Sebab tentu saja wadah tersebut akan melakukan aturan dan ketentuan sesuai dengan UU Pokok Pers.

"Ini kita harapkan agar di Meranti ke depan tercipta situasi pemberitaan yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang tersebut," ungkap Nasruni lagi. (RB/Jos)



Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau