RIAUBOOK.COM - Untuk mendorong roda perekonomiann, pemerintah kabupaten/kota segera menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, sebagaimana yang diharapkan Bank Indonesia Provinsi Riau.

"Saat ini sudah memasuki triwulan I pada 2017, bagaimana pembangunan bisa jalan dengan baik kalau anggaran sendiri belum turun," kata Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Riau, Irwan Mulawarman di Pekanbaru, Kamis (29/03/2017).

Irwan Mulawarman menjelaskan jika realisasi APBD Riau triwulan I belum digunakan berarti akan terjadi pergeseran pada target dan pelaksanaan pembangunan di wilayah setempat.

Dimana apa yang sudah dirancang dan ditetapkan untuk digerakkan serta dikerjakan pada tiga bulan pertama akan mundur alias bergeser.

"Bicara dampak ekonomi yang terjadi akibat APBD Riau belum terealisasi sambung Irwan sektor-sektor yang sudah disusun serta apa yang harus dibangun di triwulan I bergeser," ucapnya.

Menurutnya lagi dengan demikian bisa berakibat roda pembangunan Riau kurang bergairah, serta sektor pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Begitu juga akan bisa terjadi dampak ektrim Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi rendah.

"Dampaknya meluas hingga supplay barang lambat, jumlah pasokan terbatas atau langka, akibatnya harga mahal. Nah ini potensi memicu inflasi," tegasnya.

Ia menilai inilah kelemahan dari ekonomi sebuah wilayah ditopang konsumsi.

"Artinya yang bergerak konsumsi buka roda ekonomi. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi di topang produksi maka akan mendorong roda perekonomian naiki," tegasnya.

"Kuncinya segeralah anggaran digunakan guna mendorong sektor produksi bergerak," harapnya.

Ia menambahkan hal ini juga sudah diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo peruntukkan yang jelas diawal tahun segera dicairkan.

Perlu diketahui sebelumnya, APBD Riau 2017 sendiri telah disahkan DPRD setempat pada awal Desember 2016 lalu dengan nilai Rp10,459 triliun.

APBD Riau dalam tiga tahun ini terus mengalami penurunan akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas.

Pada tahun 2016 mencapai Rp11,2 triliun, tapi dirasionalisasi karena pengurangan DBH migas senilai Rp276 miliar sehingga menjadi sekitar Rp10,7 triliun. Sebelumnya pada APBD 2015 besarannya Rp11,4 triliun setelah perubahan. (RB/Vera)




Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau