RIAUBOOK.COM - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dihimbau oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo), Rudiantara agar tak menggunakan e-mail gratis asing semacam Gmail dan Yahoo.

Sebagai gantinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghadirkan layanan email resmi pemerintah bertajuk "mail.go.id".

Setidaknya ada dua alasan yang mendasari sikap pemerintah tersebut. Pertama soal keamanan, di mana e-mail-e-mail gratis yang beredar di pasaran dinilai mudah dieksploitasi, baik dari segi konten maupun identitas pengirim. Ini dikhawatirkan menjadi salah satu sumber kebocoran informasi pemerintah.

Jika menggunakan domain mail.go.id, ada fitur-fitur keamanan semacam tanda tangan elektronik dan enkripsi. Kepastian identitas dan hukumnya terjamin sehingga alur pertukaran informasi antara pengirim dan penerima tetap terjaga kerahasiannya.

Alasan kedua adalah efisiensi. Rudiantara mengatakan pertukaran informasi via layanan e-mail asing memakan bandwidth internasional, sehingga ada ongkos yang perlu dikeluarkan.

"Aksesnya ke hosting luar negeri, padahal orang-orang yang saling bertukar e-mail ada di sini. Bolak-balik begitu ada ongkos industri sehingga devisa negara keluar terus," kata Rudiantara, Senin (11/12/2017), di Gedung Serbaguna Kominfo, Jakarta.

Gmail dan Yahoo memang lebih baik

Menteri yang kerap disapa Chief RA itu mengakui bahwa Gmail, Yahoo, dkk, menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik ketimbang e-mail yang disediakan pemerintah. Pemerintah pun akan terus memperbaiki sistem layanan e-mail agar strukturnya lebih mudah digunakan.

"Sekarang pemerintah sudah lebih berpikir, siapa yang pakai dan kebutuhannya apa. Kami harus menyesuaikan sehingga layanannya lebih bisa diterima," ia berujar.

Layanan mail.go.id ini sejatinya menyasar ASN di daerah yang institusinya belum memiliki sistem e-mail sendiri. Berbeda dengan institusi pusat semacam kementerian yang masing-masing sudah punya sistem e-mail yang aman.

"Misalnya kalau di Kominfo pakai kominfo.go.id, di kementerian lain juga alamatnya beda. Mail.go.id ini diharapkan bisa dipakai semua, tapi terkhusus untuk Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum punya sistem e-mail agar nggak pakai e-mail gratis asing," ia menjelaskan.

Ke depannya diharapkan semua institusi pemerintah bisa bersatu menggunakan sistem mail.go.id. Namun belum diketahui mekanismenya bagaimana, apakah serta-merta pindah ke mail.go.id atau yang sudah punya sistem e-mail sendiri distandardisasi dan disatukan infrastrukturnya dengan mail.go.id.

Sebagai permulaan, pemerintah memberikan kapasitas 4 GB untuk pertukaran e-mail antar-ASN via mail.go.id. Sebanyak 93.000 ASN yang sebelumnya sudah tergabung di "pnsmail.go.id" sejak 2013 akan menjadi yang pertama ditransisikan ke mail.go.id.

Ketika ditanya apakah pemerintah berniat mengomersilkan mail.go.id ke masyarakat luas, Chief RA mengiyakan. Akan tetapi, wacana itu masih jauh.

"Kepikiran sih ada tapi untuk saat ini belum. Pelan-pelan dulu di pemerintahan. ASN saja jumlahnya ada empat jutaan," ia menuturkan. (RB/Kompas.com)