RIAUBOOK.COM- Malaysia dalam waktu dekat akan segera mendeportasi 375 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini masih ditahan di beberapa Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Malaysia. Diantaranya, Sibuga, Kiamis, dan terbesar dari Distrik Menggatal, Negara Bagian Sabah Malaysia.

Hadi Syarifuddin, Kepala Satuan Tugas Perlindungan WNI di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kinabalu, Sabah, kepada Kompas.com, Selasa (21/3/2017), menyebutkan, 375 tahanan WNI itu akan dipulang dalam tiga tahap.

Sebanyak 77 tahanan WNI atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di PTS Sibuga, Sandakan, akan dipulangkan secara mandiri ke Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis (23/3/2017).

Mereka seharusnya sudah dipulangkan pada Januari lalu, tetapi tidak dapat dilakukan karena adanya selisih harga tiket dalam kontrak Majelis Keamanan Negara (MKN) Negeri Sabah dengan harga baru yang diberlakukan Pengelola Pelabuhan Tawau.

Konsul Jenderal RI di Kinabalu, Akhmad DH Irfan, menyatakan, langkah pemulangan secara mandiri ini terpaksa dilakukan karena para tahanan telah menjalani hukuman antara 2 — 4 bulan.

Mereka diketahui melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian Malaysia, baik karena tinggal melebihi waktu yang dibenarkan (overstayer), bekerja tanpa ijin resmi (undocumented), dan terbukti masuk ke Malaysia tanpa paspor.

KJRI Kota Kinabalu selama ini terus mendesak pemerintah Negara Bagian Sabah untuk dapat mempercepat pemulangan para tahanan WNI di PTS dan berulang kali menyatakan kesiapan membantu kelancarannya.

"Kita tidak dapat menunggu terlalu lama dan harus mengambil inisiatif ini karena kondisi PTS tidak bisa menjamin kesehatan warga kita jika harus berada di sana lebih lama lagi," kata Irfan.

Menurut dia, prinsip kepedulian dan keberpihakan Perwakilan RI adalah prioritas dalam pelayanan dan perlindungan bagi WNI/TKI yang berada di Sabah, "terutama pemulangan overstayers dan undocumented workers ke daerah asal masing-masing".

"Mereka yang telah menjalani hukuman harus segera dipulangkan, dan bagi WNI yang baru ditahan karena tidak memiliki dokumen ijin tinggal, sedapat mungkin kami upayakan pemulangannya langsung tanpa perlu menjalani persidangan", kata Akhmad DH Irfan.

Hadi yang ditugaskan mengkoordinasikan pemulangan secara mandiri ini mengatakan, apabila Perwakilan RI tidak mengambil peran aktif dalam pemulangan secara mandiri ini, mereka baru akan dipulangkan sekitar Juli 2017 karena menunggu ditandatanganinya kontrak baru.

Menurut Hadi, deportasi gelombang kedua akan dilakukan pada 29 Maret 2017 untuk 211 tahanan WNI di PTS Kimanis, Papar dan PTS Menggatal, Kinabalu.

Sedangkan gelombang ketiga direncanakan pada 10 April 2017 untuk 87 tahanan baru yang saat ini sedang diproses di PTS Sibuga, Sandakan.

Pemerintah Negara Bagian Sabah menerapkan hukuman kurungan terhadap pekerja asing tanpa ijin (PATI) dengan durasi bervariasi tergantung dari lamanya tinggal di Sabah.

Menurut pantauan Tim Satgas Perlindungan KJRI Kinabalu, rata-rata PATI itu dijatuhi hukuman penjara antara 2-4 bulan.

Beberapa di antaranya terpaksa masih mendekam beberapa waktu lagi di PTS karena menunggu proses pengadilan terhadap majikan yang mempekerjakan mereka.

Peraturan di Malaysia menetapkan majikan yang mempekerjakan pekerja asing secara illegal dapat dituntut hukuman denda hingga 10.000 ringgit atau Rp 30 juta per kepala.

Sejak terkendalanya pemulangan tahanan WNI, aparat MKN Sabah tampak mengurangi frekuensi operasinya di lapangan karena kapasitas PTS yang penuh.

Semestinya hal ini tidak terjadi jika kenaikan harga tiket bisa diprediksi sejak dimulainya pembangunan pelabuhan baru di Tawau tahun lalu.

Kurangnya antisipasi terhadap kenaikan harga tiket ini membuat pemulangan tahanan WNI di Sabah terhambat sehingga harus dicari jalan alternatif supaya mereka bisa dipulangkan segera.(ria/kpc/RB)


Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau